muja: makalah hukum pajak unisda

MAKALAH HUKUM PAJAK

DOSEN PENGAMPU:

Dr. Sayekti Suindyah D. SE, MM

KELOMPOK 1:

1. MUJAYANI

2. YESI RAHMAWATI

3. RISA OKTARINA

4. NUR ALWIAH .A.

5. HIMAWATUS SHOLIHAH

6. KARTIKA PRATIWI

7. SRI ARUM

8. LUBI PRASTYO

9. ELI MIFTAHUR ROHMAH

FAKULTAS EKONOMI/AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM DARUL ‘ULUM

LAMONGAN

2014

Kata Pengantar

Puja dan puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Illahi Robbi,karena atas nikmat dan ridho-NYA sehingga kami dapat menyelesaikan makalah Hukum Pajakini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun.

Tujuan kami membuat makalah ini agar bisa lebih mengenal tentang hukum-hukun pajak.

“Tidak ada manusia yang sempurna” mungkin itulah pepatah yang tepat untuk mengambarkan betapa banyaknya kekurangan dan kelemahan yang ada pada makalah ini.oleh karna itu kami selalu mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan makalah ini. harapan kami,semoga makalah ini dapat bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi kita semua.

Lamongan, 26Oktober 2014

Penyusun

Daftar Isi

Kata pengantar 2

Daftar isi 3

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar belakang 4

b. Rumusan masalah 4

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pengertian Pajak 5

2. Jenis-Jenis Pajak 5

3. Manfaat Pajak 7

4. Dasar Hukum 7

5. Ciri-Ciri Pajak 8

6. Syarat-Syarat Dalam Pemungutan Pajak 8

7. Sistem Pemungutan Pajak 9

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulannya 10

2. Saran 10

Daftar Pustaka 11

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai amanat undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak bagi kelangsungan pembangunan Negara sangatlah penting. Karena itu pemerintah terus berupaya menggali berbagai potensi tax coverage (lingkup/cakupan pajak) sekaligus menekankan tax compliance (kepatuhan pajak) masyarakat. Namun, kepatuhan pajak yang bersumber dari kesadaran masyarakat terhadap penunaian kewajiban membayar pajak itu tentu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Berbagai persoalan perpajakan yang kerap muncul, baik yang bersumber dari wajib pajak (masyarakat), aparatur pajak (fiscus), maupun yang bersumber dari sistem perpajakan itu sendiri menunjukkan bahwa persoalan pajak merupakan hal yang kompleks.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Pengertian pajak?

2. Jenis-jenis pajak?

3. Manfaat pajak?

4. Dasar hukum pajak?

5. Ciri-ciri pajak?

6. Syarat-syarat pajak?

7. Sistem perpajakan?

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pengertian Pajak

Hukum pajak atau juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara & orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (wajib pajak).

· Sedangkan definisi pajak sendiri tidak mempunyai batasan diantaranya adalah:
Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani,”pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-paraturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk,dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negarauntuk menyelenggerakan pemerintahan”.

· Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang ( yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Tetapi pengertian tersebut dikoreksi lagi dalam bukunya yang berjudul Pajak dan Pembangunan , Eresco, 1974, halaman 8 “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ‘surplus’-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”.

2. Jenis-Jenis Pajak

A. Jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung:

1. Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau orang lain.

Contoh Pajak Langsung :

1. Pajak Penghasilan (PPh)

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3. Pajak Tidak Langsung

2. Pajak tidak Langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh Pajak Tidak langsung:

1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Bea Materai

4. Cukai

5. Bea Impor

6. Ekspor

B. Berdasarkan Lembaga Pemungutan

1. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pemungutan didaerah dilakukan oleh kantor pelayanan pajak.

Pajak yang termasuk pajak Pusat;

1. Pajak Penghasilan (PPh)

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

4. Bea Materai

5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah

6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

7. Pajak Migas

8. Pajak Ekspor

9. Pajak Daerah

2. Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutan dilakukan pemerintah daerah.

Contoh Pajak Daerah:

1. Pajak Kendaraan Bermotor

2. Pajak Reklame

3. Pajak Tontonan

4. Pajak Radio

5. Pajak Hiburan

6. Pajak Hotel

7. Bea Balik nama

C. Menurut Subjek Pajak

1. Pajak Perseorangan, yaitu pajak yang harus diabayar oleh diri wajib pajak. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh)

2. Pajak Badan, yaitu pajak yang harus dibayar oleh badan atau organisasi. Contohnya pajak atas laba perusahaan.

D. Menurut Asalnya

1. Pajak Dalam Negeri

Pajak yang dipungut terhadap wajib pajak (setiap warga Negara Indonesia) yang tinggal di Indonesia.

2. Pajak Luar Negeri

Pajak yag dipungut terhadap orang – orang asing yang mempunyai penghasilan di Indonesia.

E. Jenis pajak berdasarkan sifatnya:

1. Pajak Subjektif, adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar wajib pajak.
Contoh : PPh.

2. Pajak Objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh : PPN, PBB, PPn-BM.

3. Manfaat Pajak

1. manfaat pajak yang pertama adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self liquiditing (contohnya adalah pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor)

2. manfaat pajak yang kedua adalah membiayai pengeluaran reproduktif (pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian)

3. manfaat pajak yang ketiga adalah membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquiditing dan tidak reproduktif (contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi)

4. manfaat pajak yang keempat adalah membiayai pengeluaran yang tidak produktif (contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu).

4. Dasar Hukum

Ø Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Ø Undang-undang No. 10/1994 Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Pasal 4 ayat (2). “ Atas Pengasilan berupa bungan deposito dan tabungan dan tabungan-tabungan lainya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harat berupa tanah dan atau tabungan serta pengasilan tertentu lainya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

Ø Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Ø Undang-undang nomor: 7 tahun 1991tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan

Ø Undang-undang nomor 46 tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak keluar negri

Ø UUD 1945 pasal23 ayat (2): segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang

Ø UU No. 6 Tahun 1983 ttg KUP jo. UU No. 9/1994

Ø UU No. 8 Tahun 1983 ttg PPN jo. UU No. 11/1994

Ø UU No. 12 Tahun 1985 ttg PBB sbg diubah dengan UU no. 12 Tahun 1994

Ø UU No. 13 Tahun 1985 ttg Bea Materai

Ø UU No. 21 Tahun 1997 ttg BPHTP sbg diubah dengan UU No. 20 tahun 2007

5. Ciri-Ciri Pajak

1. Pajak dipungut berdasar peraturan perundangan yang berlaku

2. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah

3. Pajak tidak menimbulkan adanya kontra prestasi dari pemerintah secara langsung

4. Pajak dipungut untuk membiayai pengeluaran pemerintah

5. Pajak berfungsi sebagai pengatur anggaran negara.

6. Syarat-Syarat Dalam Pemungutan Pajak

a. Syarat keadilan

Pemungutan pajak harus adil dan sesuai tujuan yaitu menciptakan keadilan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemungutan pajak. Hal yang wajib diperhatikan sehingga tercipta keadilan: mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, diberlakukan bagi setiap WN yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, serta sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

b. Syarat yuridis

Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang. Disebutkan dalam UUD Tahun 1945 pasal 23A, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

c. Syarat ekonomis

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan dan diatur agar tidak memberatkan wajib pajak golongan masyarakat kecil dan menengah sehingga tidak akan mengganggu kondisi perekonomian.

d. Syarat finansial

Pemungutan pajak harus efisien. Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan.

7. Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assessment System ; sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah (i) pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak, (ii) wajib pajak bersifat pasif, dan (iii) hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

2. Self Assessment System ; sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah (i) pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak, (ii) wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan (iii) pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

3. Withholding System ; sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia sesuai dengan asas pemungutan pajakmenganut sistem pemungutan pajak self assesment system dan witholding system.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulannya

pajak adalah iuran yang dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan palaksanaannya kepada wajib pajak yang diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik yang bersifat pembiayaan (publik Investment )maupun mengatur untuk mencapai kesejahteraan umum.

2. Saran

1) Pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan adil dan dengan dasar hukum yang berlaku.

2) Pengolahan pajak harus diawasi dengan teliti agar tidak ada penyalagunaan oleh orang-oarang tertentu atau kelompok tertentu.

3) Penggunaan uang pajak harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran bangsa.